Mengapa Coral Reef Indonesia Masih Diabaikan Pemerintah

Indonesia menyimpan sekitar 18% terumbu karang dunia, menjadikannya salah satu negara dengan kekayaan laut paling luar biasa di planet ini. Tapi ironisnya, coral reef Indonesia justru terus mengalami kerusakan yang nyaris tanpa respons serius dari pihak yang paling punya kuasa untuk bertindak. Data dari LIPI dan BRIN menunjukkan bahwa lebih dari 35% terumbu karang di perairan nasional berada dalam kondisi rusak berat hingga 2025 lalu — dan angka itu kemungkinan besar belum membaik di 2026.

Yang membuat frustrasi bukan hanya kerusakannya. Banyak orang mengalami rasa putus asa melihat betapa lambannya perhatian pemerintah terhadap isu ini, terutama dibandingkan cepatnya respons terhadap isu-isu yang lebih “terlihat” secara politik. Terumbu karang tidak bisa berdemo. Tidak bisa memberikan suara. Dan itulah mungkin salah satu alasan tersembunyi mengapa ekosistem paling produktif di laut ini terus luput dari agenda prioritas.

Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kebijakan perlindungan terumbu karang di Indonesia terasa seperti jalan di tempat, sementara ancaman nyata terus bertambah setiap tahunnya?

Kebijakan Coral Reef Indonesia: Ada di Atas Kertas, Kosong di Lapangan

Regulasi yang Tumpang Tindih dan Tidak Efektif

Secara formal, Indonesia sudah punya perangkat hukum yang cukup. Ada Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, ada kawasan konservasi laut yang luasnya terus diklaim bertambah. Tapi faktanya, nelayan di Flores, Raja Ampat, hingga Kepulauan Seribu masih dengan mudah menyaksikan praktik bom ikan dan penggunaan sianida yang meluluhlantakkan terumbu karang dalam hitungan menit.

Regulasi yang ada tidak dibarengi dengan kapasitas penegakan hukum yang memadai. Pengawasan laut membutuhkan armada, SDM, anggaran — hal-hal yang selalu kalah prioritas dibanding infrastruktur darat yang lebih “fotogenik” untuk kepentingan politik. Tidak sedikit petugas konservasi laut yang bercerita bekerja dengan fasilitas seadanya di wilayah yang secara teknis adalah kawasan lindung.

Anggaran Konservasi Laut yang Tidak Pernah Serius

Coba bandingkan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program konservasi terumbu karang dengan total belanja infrastruktur nasional — selisihnya seperti membandingkan setetes air dengan lautan. Program rehabilitasi coral reef Indonesia memang sesekali muncul, biasanya menjelang agenda internasional atau konferensi iklim, lalu perlahan menghilang begitu sorotan kamera berpaling.

Ini bukan sekadar soal angka. Ini soal sinyal politik. Ketika sebuah ekosistem yang menjadi sumber kehidupan jutaan nelayan dan basis pariwisata bahari triliunan rupiah tidak mendapat porsi anggaran yang serius, artinya ia memang tidak dianggap prioritas.

Ancaman Nyata yang Terus Bertumbuh Tanpa Solusi Konkret

Bleaching, Sedimentasi, dan Tekanan Manusia

Pemutihan terumbu karang atau coral bleaching bukan fenomena baru, tapi intensitasnya makin mengkhawatirkan. Kenaikan suhu laut akibat perubahan iklim global menjadi pemicu utama, dan Indonesia — sebagai negara kepulauan — merasakan dampaknya lebih awal dari banyak negara lain. Di sisi lain, sedimentasi akibat pembangunan pesisir yang ugal-ugalan menambah tekanan yang luar biasa bagi ekosistem bawah laut.

Yang lebih menyedihkan, aktivitas wisata bahari yang tidak terkelola juga turut andil. Banyak spot diving populer di Bali dan Lombok mengalami degradasi karang yang signifikan justru karena kunjungan wisatawan yang tidak diimbangi pengelolaan berkelanjutan.

Masyarakat Lokal Sering Jadi Pihak yang Paling Menanggung Akibat

Ironi terbesar ada di sini: masyarakat pesisir yang hidupnya paling bergantung pada terumbu karang justru paling sedikit mendapat perlindungan. Program pemberdayaan komunitas nelayan untuk konservasi ada, tapi skalanya kecil dan tidak terkoneksi dengan kebijakan makro. Ketika karang rusak, mereka yang pertama kehilangan tangkapan — bukan pembuat kebijakan di Jakarta.

Kesimpulan

Coral reef Indonesia bukan sekadar keindahan bawah laut yang layak diabadikan untuk Instagram. Ia adalah infrastruktur biologis yang menopang ketahanan pangan laut, pariwisata, dan perlindungan pantai bagi ratusan juta orang. Mengabaikannya bukan netral — itu adalah pilihan politik yang akan meninggalkan tagihan sangat mahal bagi generasi berikutnya.

Di 2026 ini, momentum seharusnya ada. Tekanan internasional soal biodiversitas laut makin kuat, dan opini publik terhadap krisis ekologi terus meningkat. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mampu melindungi terumbu karang Indonesia — tapi apakah ada kemauan politik yang cukup kuat untuk benar-benar melakukannya.

FAQ

Seberapa parah kerusakan terumbu karang Indonesia saat ini?

Berdasarkan data terbaru, lebih dari sepertiga terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi rusak berat. Pemutihan massal, praktik penangkapan ikan destruktif, dan sedimentasi pesisir menjadi penyebab utama kerusakan yang berlangsung bertahun-tahun.

Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu melindungi coral reef?

Masyarakat bisa berperan dengan tidak membeli produk berbahan terumbu karang, memilih operator wisata bahari bersertifikat ramah lingkungan, dan aktif mendukung komunitas lokal yang menjalankan program konservasi berbasis masyarakat.

Mengapa pemerintah Indonesia dianggap lambat dalam menangani kerusakan terumbu karang?

Lambatnya respons pemerintah disebabkan oleh kombinasi regulasi yang tidak ditegakkan secara konsisten, anggaran konservasi laut yang minim, dan lemahnya koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara terpadu.