Kenapa DPR Belum Serius Bahas Larangan Sampah Plastik?

Indonesia menyumbang lebih dari 600 ribu ton sampah plastik ke lautan setiap tahun — angka yang menempatkan kita di posisi kedua penyumbang polusi plastik laut terbesar di dunia. Fakta ini sudah beredar bertahun-tahun, sudah dikutip di berbagai forum internasional, sudah dibawa ke meja perundingan. Namun hingga 2026, regulasi larangan sampah plastik di tingkat nasional tetap terasa seperti wacana yang berjalan di tempat.

Yang mengherankan bukan soal kurangnya kesadaran publik. Kampanye lingkungan tumbuh di mana-mana, petisi online ditandatangani jutaan orang, bahkan pemerintah daerah seperti Bali sudah lebih dulu bergerak dengan larangan kantong plastik sejak 2019. Tapi di senayan, pembahasan serius mengenai undang-undang pengurangan plastik belum juga menjadi prioritas legislasi yang nyata.

Ada yang menyebut ini soal tekanan industri. Ada pula yang menyebut ini soal prioritas politik yang memang tidak berpihak pada isu lingkungan. Nah, coba kita bongkar satu per satu mengapa DPR tampak belum serius menangani masalah ini.

Isu Larangan Plastik Tersandera Kepentingan Industri di Parlemen

Lobi Industri Plastik yang Tidak Kecil Pengaruhnya

Industri plastik Indonesia bukan pemain kecil. Nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dan menyerap jutaan tenaga kerja, dari pabrik besar hingga distributor kecil. Ketika rancangan regulasi pembatasan plastik mulai disuarakan, respons dari kelompok industri ini cukup cepat — melalui berbagai jalur, termasuk asosiasi bisnis yang memiliki akses ke komisi-komisi di DPR.

Banyak pengamat kebijakan mencatat bahwa lobi industri plastik kerap memperlambat proses legislasi lingkungan hidup di Indonesia. Ini bukan tuduhan tanpa dasar — pola yang sama sudah terjadi di banyak negara berkembang. Ketika kebijakan berpotensi memotong keuntungan sektor tertentu, tekanan politik pun bekerja dengan cara yang sangat sunyi.

Komisi DPR yang Bertanggung Jawab Terlalu Terfragmentasi

Isu sampah plastik sebenarnya menyentuh banyak komisi sekaligus — Komisi IV soal lingkungan, Komisi VII soal energi dan industri, hingga Komisi VIII soal kesejahteraan sosial jika menyangkut dampak terhadap masyarakat kecil. Fragmentasi kewenangan ini justru membuat tidak ada satu pun komisi yang merasa bertanggung jawab penuh.

Hasilnya? Rancangan regulasi plastik sering kali berhenti di tahap pembahasan awal tanpa kejelasan. Jadwal Prolegnas (Program Legislasi Nasional) penuh dengan prioritas lain yang dianggap lebih “darurat” secara politik.

Politik Jangka Pendek vs. Krisis Lingkungan Jangka Panjang

Isu Lingkungan Jarang Mendatangkan Suara di Pemilu

Menariknya, survei demi survei menunjukkan bahwa pemilih Indonesia menempatkan isu ekonomi dan lapangan kerja jauh di atas isu lingkungan hidup saat memilih wakil rakyat. Ini menciptakan disinsentif bagi politisi untuk secara aktif mendorong kebijakan lingkungan yang bisa dianggap “mengganggu” industri dan lapangan kerja.

Kalkulasi politik jangka pendek ini menjadi tembok yang nyata. Anggota DPR yang masa jabatannya terus bergulir dalam siklus lima tahunan cenderung fokus pada hal yang menghasilkan dukungan elektoral langsung — bukan kebijakan lingkungan yang manfaatnya baru terasa satu atau dua dekade ke depan.

Tidak Ada Tekanan Koalisi yang Cukup Kuat

Di negara-negara yang berhasil meloloskan undang-undang pembatasan plastik, ada satu faktor yang hampir selalu hadir: koalisi kuat antara kelompok sipil, ilmuwan, media, dan pemerintah daerah yang berbicara dalam satu suara. Di Indonesia, elemen-elemen ini ada tapi belum bersatu secara sistematis dalam menekan DPR.

Organisasi lingkungan bergerak, tapi kadang sendiri-sendiri. Pemerintah daerah berinovasi, tapi kebijakan mereka tidak punya payung hukum nasional yang kuat. Inilah celah yang justru dimanfaatkan oleh mereka yang ingin mempertahankan status quo.

Kesimpulan

Larangan sampah plastik di tingkat nasional bukan sekadar isu lingkungan — ini adalah cermin dari bagaimana sistem politik kita merespons masalah yang dampaknya baru terasa dalam jangka panjang. Selama kalkulasi elektoral dan tekanan industri lebih kencang bersuara daripada kepentingan ekosistem, rancangan regulasi plastik akan terus tertunda di Senayan.

Yang perlu berubah bukan hanya niat baik anggota DPR secara individu. Yang perlu berubah adalah tekanan struktural yang dirasakan oleh para legislator itu sendiri — tekanan dari publik yang melek isu, dari daerah yang sudah menanggung dampak, dan dari standar internasional yang terus memperketat regulasi perdagangan berbasis lingkungan. Selama tekanan itu belum cukup besar, agenda larangan plastik akan terus jadi nomor sekian di meja legislasi.

FAQ

Apakah Indonesia sudah punya undang-undang tentang larangan plastik?

Hingga 2026, Indonesia belum memiliki undang-undang nasional yang secara spesifik melarang penggunaan plastik sekali pakai. Regulasi yang ada masih berbentuk peraturan daerah di beberapa kota, serta kebijakan parsial dari kementerian. RUU yang lebih komprehensif belum masuk agenda prioritas DPR.

Kenapa DPR tidak segera membahas RUU sampah plastik?

Ada beberapa faktor utama: tekanan dari industri plastik, fragmentasi kewenangan antar komisi DPR, serta minimnya insentif elektoral bagi legislator untuk mendorong kebijakan lingkungan jangka panjang. Kombinasi faktor-faktor ini membuat pembahasan selalu tertunda.

Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendorong regulasi plastik nasional?

Masyarakat bisa mendukung koalisi sipil yang aktif mengadvokasi kebijakan ini, menggunakan hak suara secara strategis dengan memilih calon legislatif yang punya rekam jejak pro-lingkungan, serta mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat peraturan lokal sebagai pressure point terhadap legislasi nasional.